DINAMIKA INSTITUSIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DAN ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA: POLEMIK KEPUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI, INTEGRITAS LEGISLATIF, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI PERATURAN TERBARU
- Authors
-
-
Reivo Ibanes
Universitas Riau KepulauanAuthor
-
- Keywords:
- Administrasi Negara, Implementasi Peraturan, Integritas Legislatif, Mahkamah Konstitusi, Polemik Hukum
- Abstract
-
Penelitian ini mengkaji dinamika institusional dalam hukum tata negara dan administrasi negara di Indonesia, dengan fokus pada polemik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), integritas legislatif, serta tantangan implementasi peraturan terbaru. Studi ini menekankan bagaimana putusan MK sering memicu perdebatan mengenai interpretasi konstitusi dan dampaknya terhadap stabilitas hukum nasional. Selain itu, integritas legislatif menjadi aspek penting dalam menciptakan regulasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian juga mengeksplorasi kendala dalam penerapan peraturan, termasuk hambatan birokrasi, koordinasi antar-lembaga, serta kapasitas aparat administratif dalam menegakkan ketentuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan analisis dokumen, studi kasus, dan wawancara dengan pemangku kepentingan terkait. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas implementasi regulasi sangat tergantung pada keseimbangan antara independensi lembaga hukum, akuntabilitas legislatif, dan kapabilitas administrasi negara. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pemahaman tentang interaksi antar-lembaga negara dan dinamika hukum yang berkembang di Indonesia, sekaligus menegaskan perlunya penguatan prosedur legislatif serta mekanisme pengawasan implementasi peraturan.
- References
-
Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2021). Evaluasi kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional. BNPB.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). Laporan analisis putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2010–2020. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja legislasi DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI.
Fitriani, R., & Nugroho, A. (2022). Integritas legislatif dan kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan, 52(2), 215–233. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.2022
Kementerian Dalam Negeri. (2021). Harmonisasi peraturan daerah dalam sistem hukum nasional. Kemendagri.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2022). Strategi peningkatan kualitas regulasi nasional. Kemenkumham.
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2022). Survei integritas sektor publik Indonesia. KPK.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023). Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang. MK RI.
Mulyani, S. (2021). Dinamika ketatanegaraan pasca-reformasi di Indonesia. Jurnal Konstitusi, 18(3), 401–420.
Prasetyo, E., & Rahardjo, B. (2024). Implementasi peraturan perundang-undangan dan tantangan birokrasi daerah. Jurnal Administrasi Negara, 14(1), 55–72.
Putra, D. A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga supremasi konstitusi. Jurnal Hukum Tata Negara, 9(2), 145–162.
Rizal, M. (2020). Putusan Mahkamah Konstitusi dan implikasinya terhadap sistem pemilu. Jurnal Politik Hukum, 7(1), 89–104.
Sukma, R. (2021). Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan publik. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(2), 201–218.
Transparency International Indonesia. (2022). Laporan indeks persepsi korupsi Indonesia. TII.
Utami, N., & Wibowo, H. (2023). Partisipasi publik dalam proses legislasi di Indonesia. Jurnal Demokrasi dan Hukum, 11(1), 77–95.
Wahyudi, A. (2021). Harmonisasi regulasi dalam sistem hukum nasional. Jurnal Legislasi Indonesia, 18(4), 389–405.
Yuliana, P., & Santoso, R. (2024). Reformasi kelembagaan dan efektivitas hukum administrasi negara. Jurnal Administrasi Publik, 19(2), 133–150.
Zainuddin, M. (2023). Akuntabilitas lembaga legislatif dalam negara demokrasi. Jurnal Hukum & Masyarakat, 10(2), 98–115.
Zulfa, E. A. (2025). Dinamika institusional dalam hukum tata negara Indonesia kontemporer. Jurnal Konstitusi dan Demokrasi, 3(1), 1–18.
Zulkarnain, I. (2022). Implementasi kebijakan publik dan tantangan regulasi. Jurnal Kebijakan Publik, 8(1), 45–61.
- Downloads
- Published
- 2026-01-23
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Reivo Ibanes, STRATEGI PARTISIPATIF MENGURANGI PELANGGARAN PEMBUANGAN SAMPAH ILEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (STUDI KASUS DI KECAMATAN SAGULUNG, KOTA BATAM) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Reivo Ibanes, STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA (ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN DAERAH DI KEPULAUAN RIAU, INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Anggi Anatasya, Fita Septiana, Masriyati, Rattu Dita Purwitasari, IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Annisa Najwa Putri, Chaisya Firda Salsabila, Emelya Rosenda, ANALISIS PERLINDUNGAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP SENGKETA IKEA SYSTEM B. V. DAN PT. RATANIA KHATULISTIWA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syekh Shaleh Maghribi, Mhd Alif Zafran, Muhammad Mirza Efwan Fayyaz, Axel Benito Saragih, Kevin Ardiansyah, Baidhowi, IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Andre Scondery, OPTIMALISASI MEDIASI SEBAGAI SARANA PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA BANJARAGUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Stevie Veronica, Perbaikan Data Perkawinan Non-Muslim: Studi Kasus dalam Perspektif Hukum Perdata di Pengadilan Negeri , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alifia Cahyanda Septiani, Pengaruh Viralitas Media Sosial terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Kasus Pernikahan Dini melalui Tradisi Merariq di Lombok Tengah: Studi Kasus YL (15) dan RN (17) Tahun 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI KEJAHATAN LUAR BIASA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ninik Agustini, PERAN PALANG MERAH INDONESIA (PMI) DALAM MELINDUNGI KORBAN PERANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Rafida, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DALAM JUAL BELI BARANG MELALUI E-COMMERCE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Syuja Aufa Parimarma, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Firganefi Firganefi, Deni Achmad, PERSETUJUAN KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK TIDAK MENGHAPUS PENUNTUTAN PIDANA TERHADAP PELAKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.