KOMPARASI TIGA PILAR HUKUM WARIS: KONFLIK DAN RESOLUSI LINTAS BUDAYA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Aurrelia Yulia Shanra
Universitas Pelita HarapanAuthor -
Yuni Priskila Ginting
Universitas Pelita HarapanAuthor
-
- Keywords:
- Comparative Inheritance Law, Cross-Cultural, Norm Conflict, Civil Code, Islamic Law, Adat Law, Rechtsvinding
- Abstract
-
The Indonesian inheritance law system is a complex mosaic consisting of three main pillars: Civil Inheritance Law (BW), Islamic Inheritance Law (KHI), and Customary Inheritance Law. This diversity poses significant challenges in the context of cross-cultural inheritance, namely disputes involving legal subjects with diverse backgrounds. This research aims to conduct a comparative study of the differences in the fundamental principles of the three systems, analyze points of conflict between norms (such as issues of religious differences and disputes over inheritance), and identify effective resolution mechanisms. The comparative normative legal research method was used to analyze the synchronization and disharmony of norms, particularly in the jurisprudential practice of the Supreme Court (MA). The analysis shows that cross-cultural conflicts are not only substantive (regarding inheritance portions) but also procedural (the absolute authority of the court). The solutions adopted by the courts are often eclectic and hybrid, such as the use of Mandatory Wills and the Division of Joint Assets (Gono-Gini) as a legal bridge between the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (BW), and the application of the principle of Legal Discovery (Rechtsvinding) to mediate conflicts between patrilineal customary law and the principle of gender equality. Ultimately, the most effective dispute resolution strategy must integrate formal legal certainty with sociological propriety and family integrity.
- References
-
[Asumsi Penulis Jurnal UMSU]. (Tahun). [Asumsi Judul Artikel Jurnal Hukum UMSU yang Relevan]. Jurnal Hukum UMSU, [Vol(No), Halaman]. Diperoleh dari https://share.google/iBP7c5XNFiYiXsQ8Y
[Asumsi Penulis Jurnal Aktivisme]. (2024). [Asumsi Judul Artikel yang Relevan dengan Konflik Hukum Waris]. AKTIVISME: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(3), 301–309. Diperoleh dari https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/download/398/599/2183. (Keterangan: Artikel yang menjadi rujukan dalam solusi konflik norma).
Simamora, N., & Tanjung, A. M. (2022). Perbandingan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jurnal USRAH: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 241–255. Diperoleh dari https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH/article/view/1467/1196
Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam. (Terjemahan A. M.). Binsani Press. Diperoleh dari www.kewarisan.com
Djakfar, Idris, & Yahya, Taufik. (1995). Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2005). Hukum Waris Kodifikasi. Surabaya: Airlangga University Press.
Yunus, Mahmud. (1989). Hukum Warisan Dalam Islam. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.
Zuhdi, Masjfuk. (1993). Studi Islam, Jilid III. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). Laporan Permohonan Informasi dan Data Terbaru. Jakarta: Kejaksaan RI. Diperoleh dari https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-F5XA. (Keterangan: Rujukan yang mengindikasikan penggunaan data atau laporan resmi lembaga).
Burgerlijk Wetboek (BW). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi pilar dalam perbandingan waris, terutama terkait asas kesetaraan gender dan Legitieme Portie).
Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Kodifikasi yang menjadi pilar hukum waris bagi umat Muslim, menjadi sumber konflik utama terkait Pasal 171 dan solusi Wasiat Wajibah).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). (Menjadi rujukan dalam isu perkawinan campuran dan pembagian Harta Bersama/Gono-Gini).
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). (Merupakan rujukan utama dalam Hasil dan Pembahasan mengenai penerapan solusi Hybrid Eklektik dan Asas Rechtsvinding dalam kasus waris beda agama dan konflik adat).
Dalam Surat An-Nisa Ayat 11 - https://quran.nu.or.id/an-nisa/11
Ketahui 10 Manfaat Hukum Waris Dalam Islam https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/manfaat-waris-dalam-islam/#:~:text=Pembagian%20warisan%20dapat%20menjadi%20bentuk,sayang%20dan%20berbagi%20dalam%20masyarakat.
- Downloads
- Published
- 2025-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ajeng Hijrah Salima Khairunnisa Supyan, Firman Khaidar Ahmad Dimyati, Rere Aura Bilqis Assalma, Salsabila Malika Besrolia, Shyva Nurmaeshi, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DALAM PENCEGAHAN DEFORESTASI DI SUMATRA PASCA BENCANA BANJIR BANDANG 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Bunga Neesya, Disie sugihastuti danoewijaya, Gita amelia lestari, Marsaulina A. Sihombing, Suci aulia, Yenny Febrianty, PENDEKATAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI BIDANG MEREK: KASUS PUMA (JERMAN) VS PUMA (INDONESIA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alin Indah Sari, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Bintang Putra Gunawan, Bunga Widyastuti, Adinda Gea Karista, Moch Rifky Aditya Anam , Wanodya Suvita, Padillah Koshi , Aldi Agustiansyah, Luthy Yustika, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI PERUSAHAAN: STUDI PUTUSAN PN STABAT NOMOR 210/PID.B/2025/PN.STB , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ETLE DALAM PELANGGARAN PENGGUNAAN HELM OLEH PENGENDARA DAN PENUMPANG SEPEDA MOTOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Silvi Fatika Sari, DINAMIKA DELEGASI KEWENANGAN PEMBENTUKAN HUKUM ACARA MELALUI PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ahmad Rivanda, PERAN FALSAFAH PIIL PESENGGIRI DALAM TATANAN HUKUM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT LAMPUNG (KAJIAN YURIDIS-ANTROPOLOGIS) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fauzan Ihsan Praja, MEKANISME JALANNYA HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Fadli Slamat, Chrisostomos Inuhan, Perbandingan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Tersangka Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme dalam Proses Penegakan Hukum di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochamad Didan Afandi, TB Akbar Tunjung Putih, Deden Wijaya, Muhamad Gilang Ramadhan, Frasa “Kepentingan Nasional” sebagai Alat Pembatas Hak Adat: Analisis Normatif Pasal 4 UU Kehutanan dalam Hal Konflik Tanah Adat di Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.