RELEVANSI TEORI HUDUD MUHAMMAD SYAHRUR TERHADAP HUKUM KESETARAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI ERA DIGITAL

Abstract

Kemajuan teknologi digital telah menghadirkan ruang baru yang dinamis sekaligus menantang bagi perempuan. Di satu sisi, perkembangan ini membuka akses terhadap partisipasi sosial, ekonomi, dan politik; namun di sisi lain, ruang digital melahirkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang semakin kompleks, seperti pelecehan daring, penyebaran konten intim tanpa persetujuan, peretasan data pribadi, dan cyberstalking. Fenomena ini memperlihatkan bahwa perangkat hukum konvensional belum memadai dalam memberikan perlindungan. Dalam konteks ini, teori hudud Muhammad Syahrur menawarkan perspektif hermeneutik yang relevan untuk merespons persoalan tersebut. Berbeda dengan hudud klasik yang bersifat statis, teori hudud Syahrur menafsirkan batas-batas hukum dalam kerangka dinamis yang berorientasi pada maqāṣid, keadilan substantif, dan perlindungan martabat manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka untuk menganalisis relevansi teori hudud dalam menghadapi tantangan kesetaraan gender dan kekerasan digital terhadap perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hudud Syahrur membuka ruang ijtihad progresif yang mampu mengakomodasi fenomena kekerasan digital modern, mendorong pembaruan hukum yang lebih responsif, dan menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan serta kebebasan perempuan dalam ruang digital. Dengan demikian, teori hudud tidak hanya dapat diposisikan sebagai perangkat hukum, tetapi juga sebagai kerangka etika yang mendukung keadilan gender di era teknologi.