PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH TERHADAP KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
- Authors
-
-
Anesva Sari Della
Universitas BengkuluAuthor -
Muhammad Fakhriy Habibi
Universitas BengkuluAuthor
-
- Keywords:
- Praduga Tak Bersalah, Kewenangan Penyidik, Penetapan Tersangka, KUHAP, Hukum Acara Pidana.
- Abstract
-
Abstrak
Penelitian ini menganalisis penerapan asas praduga tak bersalah terhadap kewenangan penyidik dalam menetapkan tersangka menurut KUHAP baru. Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah praktik penetapan tersangka yang kadang mengabaikan prinsip keadilan dan hak asasi tersangka, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Rumusan masalah difokuskan pada: (1) sejauh mana kewenangan penyidik dalam KUHAP baru sejalan dengan asas praduga tak bersalah, dan (2) kendala yang dihadapi dalam penerapannya di praktik. Penelitian ini menggunakan metode normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis melalui pengelolaan data berupa editing dan coding. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru mempertegas kewenangan penyidik, namun praktik di lapangan masih menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara hak tersangka dan kewenangan penyidik.
- References
-
Fauzi, I. (2017). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Hartono, R. (2016). Asas Praduga Tak Bersalah dan Kewenangan Penyidik. Bandung: Alfabeta.
Hidayat, A. (2022). Hukum Acara Pidana Kontemporer. Bandung: Refika Aditama.
Kurniawan, S. (2021). Perbandingan Sistem Penetapan Tersangka di ASEAN. Asian Journal of Law Studies, 6(2), 21–45.
Lubis, M. (2020). Hak Tersangka dalam Perspektif KUHAP Baru. Jurnal Hukum Nasional, 15(2), 53–72.
Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Nugroho, A. (2021). Penerapan Praduga Tak Bersalah dalam Sistem Peradilan Pidana Modern. Jurnal Hukum Pidana, 12(2), 45–67.
Prasetyo, D. (2020). Evaluasi Implementasi KUHAP Baru di Kepolisian Daerah. Jurnal Hukum & Peradilan, 14(3), 99–120.
Rahman, F., & Nugroho, D. (2021). Evaluasi Penetapan Tersangka dalam KUHAP Baru. Media Hukum, 28(3), 112–135.
Santoso, B. (2022). Kewenangan Penyidik dan Hak Tersangka: Studi Implementasi KUHAP Baru. Jurnal Hukum Indonesia, 18(1), 77–101.
Sari, T. (2023). Analisis Praktik Penetapan Tersangka Prematur. Jurnal Kriminologi Indonesia, 9(1), 35–58.
Suryanto, H. (2018). Perlindungan Hak Tersangka dalam Penegakan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wijaya, R. (2021). Kendala Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah di Praktik Penegakan Hukum. Jurnal Hukum & HAM, 10(4), 88–105.
Gunawan, T. (2015). Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Budi, P. (2019). Pengawasan Internal dan Perlindungan Hak Tersangka dalam KUHAP Baru. Jurnal Hukum & Kebijakan, 11(2), 77–96.
- Downloads
- Published
- 2025-11-29
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Anisa Rajasti, TRANSPARANSI PENYIDIKAN DI ERA KETERBUKAAN INFORMASI: BATASAN AKSES PUBLIK TERHADAP BERKAS PERKARA PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, KORUPSI SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME DAN IMPLIKASINYA TERHADAP SISTEM PERADILAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fathiyah Ramadhan, Shafa Najwa, TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM PERSPEKTIF KUHP (Studi Kasus Jessica Wongso terhadap Mirna Salihin) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ayu Rahmania, M. Faisal Dio Azhary, Fatrico Fathan An-Najjah Syafri, PENGARUH ALAT BUKTI ELEKTRONIK TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SIBER DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tania Fernanda, ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ashley Dennispani Risakotta, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN BANDING OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- saddam adik basmala, HUKUM PEMBUKTIAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA: ANALISIS NORMATIF, FILOSOFIS, DAN PRAKTIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 3 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aryo Tri Revando, Ayu Putriyana, Dwi Putri Lestarika, IMPLIKASI KEWAJIBAN SAKSI JURNALIS DAN HAK TOLAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN PERS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 15 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Alviana Mugi Nugraha, PERANAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mythasari Aulya, Cahaya Nur Ilahi Hasibuan, Septiani Ananda, Nazla Rafiah Indira, ANALISIS KEABSAHAN KTUN PENETAPAN UPAH MINIMUM BANTEN 2022 BERDASARKAN PASAL 52 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.