PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG

• Nasywa Nathania Syalaisha

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Raka Anugrah Pratama

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Umar Syaifullah

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

• Utang Rosidin

  UIN Sunan Gunung Djati Bandung

  Author

Mahkamah Agung (MA) sebagai salah satu lembaga yudikatif di Indonesia memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur dan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung serta implikasi hukum dari putusan yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengujian di Mahkamah Agung dimulai dari pengajuan permohonan oleh pihak yang berkepentingan, dilanjutkan dengan pemeriksaan administratif dan yuridis oleh majelis hakim agung, hingga dijatuhkannya putusan yang bersifat final dan mengikat. Putusan Mahkamah Agung memiliki implikasi langsung terhadap keberlakuan peraturan perundang-undangan yang diuji serta berperan penting dalam menjaga konsistensi hierarki norma hukum dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia

Asshiddiqie, J. (2006). Perihal undang-undang. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2010). Perihal undang-undang di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, J. (2012). Pengantar ilmu hukum tata negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Hadjon, P. M. (2011). Pengantar hukum administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Harjono. (2008). Konstitusi sebagai rumah bangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Huda, N. (2005). Negara hukum, demokrasi dan judicial review. Yogyakarta: UII Press.

Isra, S. (2018). Peran Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.

Juwana, H. (2003). Checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 10(25), 89–102.

Kelsen, H. (2005). General theory of law and state. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.

Mahfud MD. (2019). Konstitusi dan hukum dalam kontroversi isu. Jakarta: Rajawali Pers.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (1985). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2011). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji materiil.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 P/HUM/2015 tentang pengujian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2018 tentang uji materiil Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). Pedoman beracara dalam pengujian peraturan perundang-undangan di Mahkamah Agung. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). Naskah komprehensif perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar belakang, proses, dan hasil pembahasan. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Marzuki, P. M. (2017). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.

Pasaribu, R. R., et al. (2006). Meninjau ulang mekanisme pembentukan peraturan pemerintah. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.

Rahardjo, S. (1996). Ilmu hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).

• pdf