HUBUNGAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF DALAM PEMERINTAHAN INDONESIA SAAT INI: PERSPEKTIF ILMU NEGARA

• Kaharuddin

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Tara Syifa Tsuraya

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Chika Maidila

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

• Nayla Akifah

  Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

  Author

Penelitian ini dirancang untuk meneliti interaksi antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam kerangka pemerintahan Indonesia dari perspektif Ilmu Negara. Kajian ini menekankan implementasi prinsip trias politica serta mekanisme pengawasan yang saling terkait dalam praktik pemerintahan kontemporer, mencakup dinamika kerja sama, perselisihan, dan pengawasan antarlembaga. Pendekatan kualitatif normatif diterapkan sebagai metode, dengan data diperoleh dari undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, literatur hukum, serta pandangan para ahli. Analisis dilakukan melalui metode deskriptif-analitis untuk mendeskripsikan pola interaksi antarlembaga negara dan menafsirkan dampaknya terhadap efektivitas pemerintahan serta supremasi hukum.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antarlembaga negara di Indonesia ditandai oleh saling ketergantungan; walaupun potensi konflik ada, mekanisme pengawasan yang diatur dalam konstitusi memfasilitasi keseimbangan kekuasaan. Penelitian ini memberikan wawasan bahwa penerapan prinsip Ilmu Negara dalam praktik ketatanegaraan Indonesia tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor politik, budaya konstitusional, dan dinamika sosial.

Asshiddiqie, J. (2005). Konstitusi dan konstitualisme Indonesia. .

Asshiddiqie, J. (2006). Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945.

Asshiddiqie, J. (2011). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.

Dr. Kaharuddin M. Hum., Z. A. (2024). In Z. A. Dr. Kaharuddin M. Hum., Transformasi Konsep Kenegaraan dari Masa ke Masa (p. 74). Jakarta: Rajawali Pers.

MD., M. (2010). Politik Hukum di Indonesia.

MD., M. (2010). Politik Hukum di Indonesia.

Navita, B. P. (2025). Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. 01-10.

Nuraini, N. A. (2022). Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.

Romaliani, K. (2020). Check and Balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia.

Surbakti, R. (2011). Memahami Ilmu Politik.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktik.

Zahra, A. C. (2022). Teori Pemisahaan Kekuasaan Trias Politica dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu.Praxis: Jurnal Filsafat Terapan.

• pdf