PENERAPAN PAJAK GAME ONLINE SEBAGAI INSTRUMEN OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DALAM EKONOMI DIGITAL

Abstract

Perkembangan ekonomi digital telah memicu peningkatan signifikan pada aktivitas transaksi di sektor game online, yang membuka peluang sekaligus menimbulkan tantangan bagi sistem perpajakan Indonesia. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan pajak game online sebagai instrumen optimalisasi penerimaan negara dalam konteks ekonomi digital. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur yang mencakup regulasi hukum, kebijakan pemerintah, serta data empiris terkait industri game online. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemajakan atas game online telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), khususnya pengaturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi penyedia layanan. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kepatuhan wajib pajak, terbatasnya pengawasan otoritas, serta kompleksitas transaksi lintas yurisdiksi. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak digital memerlukan penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan, serta kerja sama internasional untuk mengatasi praktik penghindaran pajak. Dengan langkah-langkah tersebut, penerimaan pajak dari industri game online berpotensi tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga memperluas basis pajak dan memperkuat stabilitas fiskal Indonesia di era transformasi digital.