KEBIJAKAN PPN ATAS PRODUK DIGITAL ASING DI INDONESIA: EVALUASI KEADILAN PAJAK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP DAYA SAING EKONOMI DIGITAL NASIONAL

Abstract

Perkembangan ekonomi digital secara global telah mengubah secara menyeluruh pola transaksi lintas negara, sehingga mendorong otoritas pajak untuk menyesuaikan sistem yang ada. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE) dengan meninjau aspek keadilan fiskal, tingkat kepatuhan, serta dampaknya terhadap daya saing ekonomi digital Indonesia.

Pendekatan yang digunakan adalah metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan analisis kuantitatif atas data penerimaan pajak periode 2020–2024 dengan kajian kualitatif terhadap literatur ilmiah terkait perpajakan digital. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan penerimaan pajak yang signifikan dari Rp0,73 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp25,35 triliun pada tahun 2024. Walaupun dari sisi fiskal kebijakan ini berhasil, pelaksanaannya masih menunjukkan ketimpangan administratif karena perusahaan digital asing cenderung memperoleh kemudahan yang tidak sepenuhnya dinikmati oleh pelaku usaha domestik. Selain itu, sifat PPN yang regresif dapat berdampak pada penurunan daya beli kelompok berpendapatan rendah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PPN PMSE merupakan inovasi penting dalam reformasi perpajakan digital Indonesia. Agar kebijakan ini semakin efektif dan berkeadilan, diperlukan langkah pendukung berupa insentif yang proporsional, penguatan infrastruktur digital, serta peningkatan literasi perpajakan. Upaya tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi digital yang inklusif, berkeadilan, dan memiliki daya saing tinggi di tingkat global.